Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia

Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia

Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia

Saat ini isu sampah plastik semakin mengemuka baik di Indonesia maupun di dunia. Di Indonesia komposisi sampah plastik saat ini sekitar 15% dari total timbulan sampah, terutama di daerah perkotaan. Komposisi sampah plastik menunjukan trend meningkat dalam 10 tahun terakhir ini, dari 11% di tahun 2005 menjadi 15% di tahun 2015. Sumber utama sampah plastik berasal dari kemasan (packaging) makanan dan minuman, kemasan consumer goods, kantong belanja, serta pembungkus barang lainnya. Dari total timbulan sampah plastik, yang didaur ulang diperkirakan baru 10% saja, 60-70% ditimbun di TPA, dan 20-30% belum terkelola dan terbuang ke lingkungan, terutama ke lingkungan perairan seperti sungai, danau, pantai, dan laut. Meningkatnya kemasan plastik tersebut terkait juga  dengan peningkatan jumlah pendapatan masyarakat yang berdampak terhadap tingkat konsumsi dan perubahan life style.

Guna mengatasi persoalan sampah kemasan plastik, maka diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat dengan mensinergiskan antara perlindungan lingkungan hidup, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas social dengan tujuan akhir melaksanakan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Dalam pelaksanaannya guna mengurangi sampah yang semakin meningkat maka diperlukan Penegakan Hukum Lingkungan. Menapa penegakan hokum lingkngan hidup di Indonesia perlu ditegakkan ?, banyak aspek yang mengharuskan penegakan hokum lingkungan ini diterapkan antara lain :

  1. Kualitas lingkungan hidup di Indonesia yang semakin menurun, terutama kualitas air.

Dikutip dari laporan kinerja KLHK tahun 2017 menyatakan penurunan indeks kualitas air nasional (IKA) terjadi tahun 2015 sampai 2017 yang menunjukkan nilai sebesar 65,86 ; 60,38 ; 53,15. Besar kemungkinan penurunan akan terjadi setiap tahun jika penegakan hokum lingkungan hidup tidak ditegakkan secara ketat.

  1. Pencemaran lingkungan hidup yang terus meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil evaluasi pencemaran air sungai yang dilakukan tahun 2015 dan 2016 terhadap 471 titik sungai di Indonesia, terdapat:

  • 17 sungai yang kondisinya relativetidak berubah
  • 211 sungai yang kualitasnyamembaik
  • 343 sungai yang kualitasnya memburuk

Kualitas sungai yang memburuk sebagaian besar karena pencemaran limbah domestik dan industri

(sumber : BPS; statistik lingkungan hidup Indonesia 2017)

  1. Masih banyaknya korporasi yang tidak taat terhadap kewajibanpengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

Lebih dari 80% dari total korporasi yang izinnya tercatat di KLHK tidak taat terhadap pengelolaan LH dan kehutanan. Jumlah korporasi yang tidak taat dapat di perinci sebagai berikut :

  • Tahun 2015, 68 dari 70 korporasi (97,1%) yang tidak taat
  • Tahun 2016, 110 dari 119 korporasi (92,4%) yang tidak taat
  • Tahun 2017, 199 dari 239 korporasi (97,1%) yang tidak taat

(sumber :laporan tahunan ditjen gakkum LHK 2017)

  1. Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke terkaitkerusakan/pencemaran lingkungan hidup meningkat.

Bagaimana komitmen pemerintah, apgakkum, dan pengadilan dalam menegakkan hukum LH? Komitmen pemerintah semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengawasan dan jumlah penanganan kasus penegakkan hukum Lingkungan yang semakin meningkat. Tahun 2018, KPK juga melakukan kajian terkait Sistem Tata Kelola Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

M. Alfan Al Farizi

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »